DPRD Sulteng Hadiri Rakor Bersama Menteri ATR/BPN, Perkuat Komitmen Tata Ruang Berkelanjutan

Palu, Libunews.id — Komitmen terhadap tata kelola pertanahan dan tata ruang berkelanjutan terus diperkuat. DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan peran aktifnya dengan menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Nusron Wahid, yang digelar di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (01/04/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Sulteng diwakili oleh Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Syarifudin Hafid, sebagai bentuk komitmen legislatif dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah di sektor pertanahan dan tata ruang.

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Menteri ATR/BPN ke Sulawesi Tengah, yang bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong percepatan program pertanahan serta penataan ruang wilayah yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur Reny Lamadjido, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah.

Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan dalam rakor tersebut, di antaranya percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian konflik agraria, serta penguatan penataan ruang guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Syarifudin Hafid, menegaskan bahwa DPRD siap mendukung penuh langkah pemerintah dalam menghadirkan kepastian hukum di bidang pertanahan.

“DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendukung penuh upaya pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan terus bersinergi untuk memastikan program strategis di sektor pertanahan berjalan optimal, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin solid antara pemerintah pusat, daerah, dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, demi mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.