DPRD Sulteng Gelar Paripurna Laporan Koordinasi dan Komunikasi
- account_circle Mizal
- calendar_month Senin, 10 Agt 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Palu, Libunews.id – Produktivitas lembaga legislatif tidak hanya diukur dari produk peraturan daerah yang diketok di ruang sidang, melainkan juga dari seberapa efektif jejaring komunikasi dan koordinasi lintas daerah dirajut. Di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, palu sidang kembali diketuk dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Ke-III Tahun Kedua, Senin (10/08/2026).
Agenda utama yang menjadi sorotan di ruang sidang hari itu adalah Penyampaian Laporan Hasil Koordinasi dan Komunikasi dalam Daerah dan Antardaerah pada Masa Persidangan Ke-III, sekaligus merangkum akumulasi laporan koordinasi sepanjang Masa Persidangan Ke-I, Ke-II, hingga Ke-III Tahun Kedua.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Arnila Hi. Moh. Ali, didampingi Wakil Ketua II, serta Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim.
Hadir Pula, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hadir bersisian dengan jajaran anggota dewan dari berbagai fraksi.
Memperkuat Jejaring Parlemen dan Penyerapan Aspirasi
Laporan hasil koordinasi antardaerah bukan sekadar dokumen administratif penutup masa sidang. Agenda ini merupakan instrumen krusial dalam merawat fungsi kelembagaan dewan—mulai dari fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan.
Melalui lawatan komunikasi yang dijalin ke berbagai daerah, para legislator menyerap berbagai perbandingan empiris (best practices), membedah simpul-simpul persoalan pembangunan, dan membawa pulang gagasan konstruktif untuk diimplementasikan dalam kebijakan daerah di Sulawesi Tengah.
“Koordinasi dan komunikasi yang intensif, baik di dalam daerah maupun antardaerah, adalah kunci utama untuk memperkuat efektivitas kelembagaan. Setiap hasil kunjungan dan pertukaran informasi ini harus bermuara pada penguatan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat,” ujar pimpinan sidang saat mengawal jalannya paripurna.
Akumulasi laporan koordinasi dari masa sidang pertama hingga ketiga ini nantinya akan dijadikan bahan bakar evaluasi strategis. Data dan masukan lapangan tersebut akan diselaraskan dengan program kerja eksekutif, memastikan bahwa arah pembangunan Sulawesi Tengah berjalan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan riil rakyat di 13 kabupaten dan kota.
- Penulis: Mizal
- Editor: Libunews.id
Saat ini belum ada komentar