Palu, Libunews.id –  Di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, palu sidang kembali diketuk dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Ke-III Tahun Kedua, Selasa (04/08/2026).

Agenda krusial yang menjadi sorotan utama di ruang sidang hari ini adalah Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Arnila Hi. Moh. Ali, didampingi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim. Dari pihak eksekutif, Wakil Gubernur hadir mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, bersisian dengan jajaran Forkopimda dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sidang paripurna ini tidak sekadar menjadi ritual administratif tahunan. Bagi lembaga legislatif, pemaparan laporan realisasi semester pertama adalah instrumen kalibrasi untuk mengukur sejauh mana serapan anggaran berjalan seirama dengan janji-janji pembangunan.

Pemerintah Provinsi melalui Wakil Gubernur memaparkan capaian program sekaligus proyeksi keuangan untuk enam bulan ke depan hingga penghujung tahun anggaran. Angka-angka realisasi pendapatan dan belanja ini menjadi bahan bakar utama bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan (controlling).

Parlemen dituntut untuk mencermati apakah setiap rupiah yang dibelanjakan selama paruh pertama benar-benar efektif menggerakkan roda ekonomi daerah atau justru menyisakan pekerjaan rumah yang menumpuk.

“Evaluasi paruh waktu ini adalah momen krusial. Kami ingin memastikan bahwa proyeksi prognosis enam bulan ke depan tidak melenceng dari target, dan setiap alokasi anggaran benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan riil masyarakat Sulawesi Tengah,” tegas pimpinan sidang.

Melalui forum terbuka antara legislatif dan eksekutif ini, DPRD Sulteng menegaskan komitmennya untuk mengawal postur keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Data realisasi dan prognosis tersebut selanjutnya akan dikuliti lebih mendalam oleh masing-masing komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD).

Sinergi yang dibangun dalam paripurna ini diharapkan mampu menambal celah-celah kebocoran anggaran serta memastikan bahwa sisa waktu tahun 2026 dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah untuk merampungkan target-target pembangunan strategis.