Parigi Moutong, Libunews.id — Ketakutan akan gempa susulan belum sepenuhnya hilang dari benak warga eks-lokasi bencana di Kecamatan Torue. Guna memastikan percepatan penanganan darurat dan menghadirkan rasa aman, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parigi Moutong, Dian Herdiman, SH., MH., turun langsung mendampingi Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, SE., menembus wilayah terdampak di Desa Torue dan Desa Tolai, Rabu (17/06/2026).

Langkah taktis Forkopimda Parimo ini memotong jarak birokrasi tradisional. Kehadiran korps Adhyaksa bersama kepala daerah di tengah reruntuhan menjadi sinyal kuat bahwa otoritas hukum dan eksekutif pasang badan untuk menjamin hak-hak dasar warga di masa krisis.

Dalam inspeksi lapangan tersebut, rombongan menyisir sejumlah titik pemukiman yang mengalami tingkat kerusakan paling parah akibat guncangan tektonik. Tak sekadar meninjau fisik bangunan yang retak, Dian Herdiman dan Erwin Burase memilih duduk bersama warga di tenda darurat guna mendengarkan langsung rincian kebutuhan logistik yang mendesak.

Dian Herdiman tampak aktif berinteraksi untuk meredam dampak psikologis serta trauma warga yang masih diliputi kecemasan. Bagi Dian, keterlibatan kejaksaan dalam penanganan bencana adalah bentuk pengawasan melekat agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan.

“Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Kami memastikan warga Torue dan Tolai tidak berjuang sendirian dalam menghadapi masa-masa sulit ini,” ujar Dian Herdiman menegaskan komitmen institusinya di lokasi bencana.

Sinergi di zona gempa ini menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mengesekusi langkah tanggap darurat. Bupati Erwin Burase menegaskan, jajarannya saat ini tengah bergerak cepat melakukan validasi data kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum demi menyiapkan skema pemulihan jangka panjang.

Erwin mengakui bahwa solidnya kolaborasi bersama Forkopimda, termasuk Kejaksaan Negeri, menjadi kunci utama agar proses rekonstruksi pascagempa berjalan taktis tanpa hambatan administratif yang berbelit-belit.

Kehadiran para pemimpin daerah di garis depan bencana ini menuai apresiasi dari masyarakat setempat. Di tengah situasi darurat, respons cepat ini memberikan kepastian bahwa negara benar-benar hadir dan berdiri tegak bersama rakyat yang sedang tertimpa musibah.