Palu, Libunews.id – Di tengah derasnya arus modernisasi dan gempuran pembangunan fisik yang kian masif, benteng moral sebuah daerah sering kali diuji pada seberapa kuat ia memegang akar budayanya. Menyadari urgensi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim, menegaskan bahwa lembaga adat merupakan kekuatan utama dalam menjaga persatuan, keharmonisan, serta keberlangsungan pembangunan di Sulawesi Tengah

Penegasan tajam ini disuarakan Arus di hadapan ratusan tokoh adat, pemangku kebijakan, dan tamu undangan saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Sulawesi Tengah Masa Bhakti 2026–2031 di Gedung Bidarawasia, Jalur II Palu, Kamis (06/08/2026).

Kegiatan yang berlangsung khidmat dan semarak tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., Dirjen Produk Hukum Daerah Kemendagri, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bupati Sigi, para ketua DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, serta para raja dan pemangku adat dari provinsi tetangga seperti Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara.

Bagi Arus Abdul Karim, yang juga memegang nakhoda kepemimpinan DPD Golkar Sulteng, nilai-nilai adat adalah kompas moral yang tak boleh luntur oleh zaman. Ia memandang kearifan lokal memiliki fungsi strategis yang tidak bisa digantikan oleh regulasi birokrasi semata: merajut persaudaraan, meredam gesekan sosial secara arif, dan menjadi lem perekat di tengah keragaman masyarakat Sulawesi Tengah.

“Adat adalah identitas dan kekuatan besar yang dimiliki Sulawesi Tengah. Ketika adat dijaga dan dihormati, maka persatuan akan semakin kokoh, kehidupan masyarakat semakin harmonis, dan pembangunan akan berjalan dengan lebih bermartabat,” tegas Arus di atas mimbar.

Politikus senior ini menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pengurus BMA Sulteng yang baru saja dikukuhkan. Ia menaruh harapan besar agar pengurus baru mampu menjadi motor penggerak pelestarian budaya sekaligus mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kearifan lokal.

Dalam pandangannya, kemajuan sebuah wilayah tidak boleh diukur secara semu dari deretan beton infrastruktur atau angka pertumbuhan ekonomi semata. Kemajuan yang sejati harus berjalan seiring dengan kemampuan menjaga warisan leluhur.

Oleh karena itu, Arus menegaskan komitmen penuh DPRD Sulteng untuk terus memberikan dukungan politik anggaran dan regulasi terhadap berbagai program pelestarian adat serta kebudayaan. Kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, legislatif, tokoh adat, hingga tokoh agama—dipandang sebagai harga mati untuk menghadapi tantangan zaman tanpa harus kehilangan kepribadian kebudayaan lokal.

Momentum pelantikan yang diawali dengan suguhan tarian penyambutan tradisional ini menandai babak baru pengabdian BMA Sulteng periode 2026–2031. Di bawah kepengurusan yang baru, lembaga adat diharapkan terus berdiri tegak sebagai penjaga keharmonisan dan pilar kultural bagi kemajuan Sulawesi Tengah yang rukun, maju, dan berbudaya.