Palu, Libunews.id – Pelantikan pengurus organisasi kerap kali terjebak dalam rutinitas seremonial: pembacaan ikrar, tepuk tangan, dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Namun, tradisi kaku itu didobrak oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kabupaten Donggala. Di tengah hiruk-pikuk pelantikan pengurus DPC Gekrafs se-Sulawesi Tengah di Ballroom Grand The Sya Hotel, Palu, […]

Palu, Libunews.id – Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Abdul Rahman, ST., IAI, memimpin rapat pembahasan lanjutan guna mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Rapat yang berlangsung pada Senin (30/3/2025) di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Bidarawasia, Jalur II Jalan Moh. […]

Menurutnya, konsep pendidikan gratis yang diterapkan di DKI Jakarta, termasuk pola dukungan terhadap sekolah swasta melalui regulasi daerah, dapat menjadi salah satu model kebijakan yang bisa dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi daerah di Sulawesi Tengah. “Melalui kunjungan ini, kami memperoleh banyak masukan terkait bagaimana pemerintah daerah dapat menghadirkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berpihak kepada […]

Sigi, Libunews.id – Setelah sehari sebelumnya menampung keluh kesah warga Desa Tulo, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Henri Kusuma Muhidin, S.E., kembali melanjutkan maraton politiknya. Dalam rangkaian Reses Masa Persidangan ke-III Tahun Kedua 2026, politisi Golkar  ini menyambangi Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Selasa (21/07/2026). Kedatangan Henri di Langaleso tidak disambut dengan formalitas […]

Produk kelembagaan tersebut, kata Arnila, merupakan hasil kerja bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai mekanisme pembahasan, baik dalam rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan dewan. Seluruh keputusan yang telah ditetapkan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Memasuki Masa Persidangan III Tahun Kedua, […]

Dalam rapat tersebut, DPRD Sulteng mengeluarkan empat poin rekomendasi utama: 1.Kompensasi dan Verifikasi Lahan DPRD merekomendasikan agar PT Pantas Indomining mengusahakan dan membayar kompensasi atas hak perdata masyarakat. Selain itu, Bupati Banggai diminta memfasilitasi pembentukan tim verifikasi untuk pendataan dan pembebasan hak lahan masyarakat, serta melaporkan hasilnya paling lambat 30 hari kerja sejak rapat digelar […]