Henri Kusuma Muhidin Serap Kegelisahan Warga Desa Tulo Dan Pastikan Anggaran Berpihak Pada Rakyat
- account_circle Ica
- calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sigi, Libunews.id ā Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Henri Kusuma Muhidin, S.E., kembali turun ke akar rumput. Memanfaatkan momentum Reses Masa Persidangan ke-III Tahun Kedua 2026, ia langsung ke tengah masyarakat Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Senin (20/07/2026).
Kegiatan reses ini tidak dibiarkan menjadi sekadar seremoni dengar pendapat satu arah. Di Desa Tulo, Henri mengubah forum menjadi arena dialog terbuka, memberikan panggung seluas-luasnya bagi warga untuk membeberkan setumpuk persoalan riil yang mengimpit denyut keseharian mereka.
Satu per satu keluhan warga ditampung, mulai dari persoalan infrastruktur dasar yang membutuhkan sentuhan perbaikan, macetnya roda peningkatan kesejahteraan ekonomi, hingga evaluasi kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.
Bagi Henri, menyerap aspirasi adalah fondasi utama dari politik representasi. Ia menolak jika kerangka pembangunan daerah hanya disusun dari atas kertas perencanaan birokrasi tanpa lebih dulu meraba langsung apa yang paling mendesak dibutuhkan oleh masyarakat.
“Reses ini adalah ruang bagi saya untuk mendengar langsung apa yang menjadi harapan dan keluhan riil di lapangan. Semua aspirasi yang masuk telah kami catat secara mendetail. Ini akan menjadi amunisi kami di parlemen untuk diperjuangkan, tentunya dengan menakar kewenangan dan kemampuan ruang fiskal yang ada,” tegas Henri di hadapan konstituennya.
Lebih jauh, politikus ini menggarisbawahi bahwa perencanaan pembangunan yang efektif tidak bisa berjalan jika pemerintah dan masyarakat berjalan sendiri-sendiri. Sinergi menjadi harga mati. Suara masyarakat Desa Tulo, menurutnya, akan dikonversi menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang kelak dipaksa masuk ke dalam postur APBD.
Ia mengajak warga untuk tidak apatis terhadap proses politik dan pembangunan. Partisipasi konstruktif dari masyarakat adalah kompas yang akan mencegah pemerintah daerah dari mengambil kebijakan yang salah sasaran.
“Semoga aspirasi yang dititipkan ini dapat kita perjuangkan secara bertahap. Di ujung hari, yang paling krusial adalah bagaimana setiap rupiah pembangunan yang diketuk di parlemen benar-benar bertransformasi menjadi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Tulo,” pungkasnya.
- Penulis: Ica
- Editor: Libunews.id
Saat ini belum ada komentar