Bali, Libunews.id – Konsolidasi kekuatan legislatif daerah di tingkat nasional kembali dihelat. Guna merumuskan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Arnila Hi. Moh. Ali, hadir memegang mandat parlemen Bumi Tadulako dalam ajang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Bali, Senin (29/06/2026).

Forum strategis yang mempertemukan seluruh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia. Di hadapan para pimpinan dewan, Wamendagri menegaskan urgensi DPRD sebagai mitra sejajar kepala daerah dalam meretas birokrasi yang lamban serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

Rakernas II ADPSI ini mengusung agenda berat. Para pimpinan DPRD ditantang untuk merumuskan penguatan fungsi legislasi, pengawasan, hingga sinkronisasi postur anggaran daerah agar sejalan dengan grand design pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Bagi Arnila Moh. Ali, forum ini merupakan instrumen krusial untuk mengunci komunikasi lintas daerah. Ia memandang bahwa tantangan otonomi daerah saat ini menuntut parlemen untuk tidak lagi bekerja secara parsial.

“Rakernas ADPSI bukan sekadar forum silaturahmi, tetapi wadah strategis untuk menyatukan gagasan dan merumuskan rekomendasi tajam. Kolaborasi lintas dewan provinsi akan melahirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan,” urai Arnila di sela-sela persidangan Rakernas.

Kehadiran unsur pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Pulau Dewata ini bukan sekadar pemenuhan undangan. Ini adalah manuver taktis untuk memastikan bahwa program-program prioritas dari pemerintah pusat dapat diimplementasikan di Sulawesi Tengah tanpa menggerus karakteristik dan kebutuhan riil masyarakat lokal.

Arnila menekankan, dinamika pembangunan pascapandemi dan kebencanaan menuntut DPRD untuk bergerak lebih adaptif. Pertukaran inovasi kebijakan dan praktik terbaik antarprovinsi dinilai menjadi modal krusial untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik.

Melalui konsolidasi nasional ini, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berharap ADPSI mampu menelurkan rekomendasi yang mengikat bagi pemerintah pusat. Lebih dari itu, forum ini diharapkan semakin memperkokoh muruah dewan sebagai lembaga representatif yang presisi dalam menjembatani kebutuhan akar rumput dengan ambisi pembangunan nasional.