Palu, Libunews.id  – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tidak tinggal diam mengawasi laju serapan anggaran pemerintah. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim, Rapat Paripurna dengan agenda krusial Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2026, di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Jalan Prof. Moh. Yamin, Palu, Selasa (04/08/2026).

Sidang paripurna yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah mewakili eksekutif, para wakil ketua beserta anggota dewan dari berbagai fraksi, Sekretaris Daerah, jajaran kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta para tamu undangan.

Rapat Paripurna penyampaian laporan semester pertama bukanlah ritual birokrasi yang gugur kewajiban. Di hadapan forum sidang, H. Mohammad Arus Abdul Karim menegaskan bahwa momen ini adalah instrumen kalibrasi strategis untuk membedah efektivitas serapan anggaran dan capaian pembangunan riil di lapangan.

Politikus senior ini mengingatkan bahwa fungsi pengawasan (controlling) yang melekat pada DPRD menuntut ketelitian ekstra. Setiap rupiah uang rakyat yang diketok dalam APBD harus dipastikan berputar secara efektif, efisien, dan benar-benar menyentuh hajat hidup masyarakat Sulawesi Tengah.

“Evaluasi terhadap realisasi APBD ini menjadi pijakan penting dalam menentukan langkah-langkah strategis pada semester kedua. Kita ingin memastikan setiap program prioritas diselesaikan secara optimal, sehingga target pembangunan dan pelayanan publik tercapai sesuai perencanaan,” tegas Arus Abdul Karim di atas mimbar sidang.

Dalam sesi pemaparan, pihak eksekutif melalui Wakil Gubernur membeberkan secara terbuka grafik realisasi pendapatan, pos belanja daerah, hingga pembiayaan hingga akhir Juni 2026, berserta proyeksi prognosis untuk enam bulan ke depan guna menjaga stabilitas fiskal hingga pengujung tahun.

Menanggapi laporan tersebut, Arus Abdul Karim menekankan bahwa keberhasilan pembangunan di Sulawesi Tengah tidak diukur dari seberapa besar angka di atas kertas, melainkan dari integritas bersama dalam mengeksekusi anggaran secara bertanggung jawab dan profesional.

Evaluasi paruh waktu ini selanjutnya akan dijadikan bahan bakar utama bagi alat kelengkapan dewan dan komisi-komisi untuk memperketat fungsi penganggaran dan pengawasan. Melalui sinergi yang solid antara legislatif dan eksekutif, DPRD Sulteng optimistis sisa waktu enam bulan di tahun 2026 mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk mendongkrak kesejahteraan rakyat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel.