Ketua Komisi II DPRD Sulteng Hadiri Konsolidasi Rakyat, Dorong Transparansi Fiskal DBH
- account_circle Mizal
- calendar_month Selasa, 1 Sep 2026
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Palu, Libunews.id – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Yus Mangun, S.E., hadir sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan Konsolidasi Rakyat Sulawesi Tengah 2026, Sabtu (29/8/2026), di Kota Palu.
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Menolak Kemiskinan di Atas Tanah Emas: Melawan Ketimpangan Ekstrem, Pengelolaan Pertambangan dan Menuntut Transparansi Fiskal DBH.”
Dalam forum tersebut, Yus Mangun menyampaikan pandangan dan pemikiran terkait pengelolaan sumber daya alam, pembangunan daerah, serta pentingnya memastikan keberadaan sektor pertambangan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Sulawesi Tengah.Pembahasan juga menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi salah satu perhatian penting dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Transparansi serta keadilan dalam pembagian DBH dinilai menjadi bagian penting agar kekayaan alam Sulawesi Tengah dapat memberikan kontribusi yang sebanding terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai Ketua Komisi II DPRD Sulteng yang membidangi sektor perekonomian dan keuangan daerah, Yus Mangun turut memberikan perspektif kelembagaan DPRD mengenai pentingnya penguatan tata kelola sumber daya alam dan optimalisasi penerimaan daerahKonsolidasi tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pengelolaan pertambangan, hingga kebijakan fiskal daerah.
Selain Yus Mangun, kegiatan tersebut juga menghadirkan Gubernur Sulawesi Tengah H. Anwar Hafid, M.Si., Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah H. Mohammad Arus Abdul Karim, Direktur Lipkada Center Andi Ridwan Rataranguli, serta H. M. Ridha Saleh sebagai narasumber.
Melalui forum tersebut, berbagai pandangan dan aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pemerintah dan DPRD dalam memperkuat kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang transparan, berkeadilan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
DPRD Sulteng terus mendorong agar kekayaan alam daerah tidak hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan berkeadilan bagi masyarakat serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.
- Penulis: Mizal
- Editor: Libunews.id
Saat ini belum ada komentar