Ketua DPRD Sulteng Desak Perbaikan Skema DBH Nikel di Forum Nasional FKDP2N
- account_circle Ica
- calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
- print Cetak
Ketua DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim, menyampaikan pandangan dalam Forum FKDP2N di Makassar, Senin (2/3/2026).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ia menilai keterlibatan daerah dalam proses verifikasi dan validasi produksi sangat penting untuk menjamin keakuratan data yang berdampak pada besaran DBH.
Selain aspek fiskal dan regulasi, Arus juga menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan dalam tata kelola pertambangan nikel. Ia meminta agar kepatuhan terhadap reklamasi dan pengelolaan limbah dijadikan syarat utama dalam persetujuan RKAB.
“Jika perusahaan abai terhadap kewajiban lingkungan, maka kuota produksinya harus dipangkas bahkan dicabut. Kita tidak ingin mewariskan lubang tambang bagi anak cucu kita,” tegasnya.
Arus menegaskan bahwa Forum FKDP2N bukan sekadar ajang silaturahmi antar DPRD, tetapi menjadi wadah perjuangan konstitusional daerah dalam menuntut keadilan fiskal dan keberlanjutan pembangunan.
“Kita mendukung investasi dan hilirisasi, tetapi kita juga menuntut keadilan dan keberlanjutan masa depan daerah. Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton di tengah industri raksasa,” Tutupnya.
- Penulis: Ica
- Editor: Refansyah
Saat ini belum ada komentar