Poso, Libunews.id — Sektor pertanian produktif dan pembenahan fasilitas dasar desa menjadi sorotan utama dalam agenda Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Royke W. Kaloh, SE, M.Si. Bertempat di Desa Tambaro, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sabtu (13/06/2026), legislator senior ini dihujani aspirasi dari kelompok tani dan warga lokal yang bertumpu pada sektor perkebunan.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, Royke menempatkan pemenuhan sarana produksi pertanian dan infrastruktur penunjang sebagai prioritas perjuangan parlemen. Langkah ini dinilai strategis untuk mendongkrak roda perekonomian warga di wilayah pedesaan.

Desa Tambaro menyimpan potensi agraris yang besar, namun masih terkendala fasilitas pendukung. Di hadapan Royke, kelompok tani setempat secara terbuka mendesak adanya intervensi pemerintah dalam penyediaan bantuan pupuk serta pengadaan bibit unggul, khususnya komoditas jagung dan durian.

Selain masalah bibit dan pupuk, warga mengeluhkan infrastruktur domestik yang menghambat mobilitas. Mereka mengusulkan peningkatan kualitas jalan lingkungan serta pembangunan riol atau saluran drainase di depan kantor desa guna mencegah luapan air saat curah hujan tinggi. Infrastruktur yang memadai dianggap sebagai kunci memperlancar distribusi hasil bumi ke luar wilayah Lage.

“Sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian masyarakat desa. Oleh karena itu, dukungan terhadap petani melalui penyediaan sarana produksi, bibit unggul, dan infrastruktur penunjang harus mendapat perhatian serius agar produktivitas meningkat,” ujar Royke Kaloh di sela-sela diskusi bersama warga.

Merespons rentetan usulan dari akar rumput, Royke menegaskan komitmennya untuk mengawal draf aspirasi ini ke tingkat provinsi. Politikus berlatar belakang magister sains ini menyatakan menolak jika agenda turun lapangan seperti Kundapil hanya berakhir sebagai catatan seremonial tanpa tindak lanjut konkret.

Bagi dia, keterlibatan aktif masyarakat Desa Tambaro dalam memetakan kebutuhan desa adalah modal utama pembangunan yang berkelanjutan. Seluruh usulan mengenai jalan, drainase, hingga bantuan bibit perkebunan akan disinkronisasikan agar masuk dalam radar prioritas program pembangunan daerah bersama pihak eksekutif.

“Pembangunan harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti infrastruktur dan pertanian akan terus kami dorong,” pungkasnya sebelum menutup sesi tanya jawab.