Donggala, Libunews.id – Maraton politik untuk menyerap kegelisahan akar rumput terus dipacu oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Henri Kusuma Muhidin, S.E. Dalam rangkaian agenda Reses Masa Persidangan ke-III Tahun Kedua 2026, ia menjejakkan kaki di Desa Wombo Induk, Kabupaten Donggala, Kamis (23/07/2026).

Pertemuan di Wombo Induk ini tak dibiarkan sekadar menjadi formalitas birokrasi. Henri membuka ruang dialog seluas-luasnya, membiarkan masyarakat menumpahkan berbagai persoalan riil yang selama ini menghambat mobilitas dan denyut ekonomi desa.

Dalam diskusi yang berlangsung interaktif tersebut, warga Wombo Induk mengerucutkan aspirasi mereka pada tiga sektor krusial. Pertama, urgensi peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan. Bagi warga, jalan bukan sekadar aspal, melainkan urat nadi yang menentukan kelancaran distribusi hasil bumi dan mobilitas harian.

Kedua, desakan intervensi pemerintah untuk mendukung kelompok tani. Mengingat lanskap Donggala yang lekat dengan sektor agraris, warga menuntut adanya amunisi bantuan yang nyata guna mendongkrak produktivitas dan memotong rantai kemiskinan di tingkat petani.

Terakhir, warga juga menitipkan aspirasi terkait perbaikan fasilitas spiritual, yakni renovasi masjid desa sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Menghadapi rentetan tuntutan tersebut, Henri Kusuma Muhidin memastikan bahwa suara masyarakat Wombo Induk tidak akan menguap begitu saja setelah reses usai.

”Reses ini adalah instrumen bagi kami untuk memotret realitas. Aspirasi terkait perbaikan masjid, konektivitas jalan, hingga suntikan dukungan untuk kelompok tani ini sudah kami catat tebal. Ini akan kami bawa ke meja persidangan untuk diperjuangkan agar segera ditindaklanjuti oleh eksekutif,” urai Henri merespons warga.

Sebagai wakil rakyat, Henri menegaskan bahwa kehadirannya di Donggala adalah wujud pertanggungjawaban politik untuk terus merawat komunikasi dengan konstituennya. Ia berkomitmen penuh menjadikan aspirasi warga Wombo Induk sebagai amunisi utama dalam pembahasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD pada penyusunan postur anggaran mendatang.

Melalui pendekatan dialogis di akar rumput ini, Henri berharap intervensi pembangunan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ke depannya akan jauh lebih presisi—menyentuh langsung kebutuhan infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa-desa.