Poso, Libunews.id — Urusan perut dan konektivitas wilayah masih menjadi persoalan pelik bagi warga di pelosok Kabupaten Poso. Dalam agenda Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) yang digelar di Desa Pandiri, Kecamatan Lage, Jumat (12/06/2026), Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Royke W. Kaloh, SE, M.Si, dihujani keluhan mendasar mulai dari kelangkaan gas elpiji hingga urgensi pembangunan jembatan gantung.

Pertemuan yang dihadiri oleh pemerintah desa, tokoh adat, agama, dan pemuda setempat ini berjalan dinamis. Royke menempatkan jeritan infrastruktur dan pasokan energi warga Desa Pandiri sebagai prioritas pengawasan legislatif yang mendesak untuk segera diurai.

Bagi warga Desa Pandiri, keberadaan jembatan gantung bukan sekadar pelengkap fasilitas desa, melainkan urat nadi penunjang hidup. Dalam sesi dialog, warga mengeluhkan terbatasnya akses mobilitas yang selama ini menghambat perputaran ekonomi dan interaksi sosial antarwilayah.

Pembangunan jembatan gantung yang representatif dinilai menjadi kunci utama untuk memutus rantai isolasi geografis tersebut.

Tak hanya urusan jalan penyeberangan, sengkarut distribusi gas elpiji subsidi juga memicu riuh ruang diskusi. Warga mendesak agar regulasi pembukaan pangkalan gas elpiji dipermudah demi memotong jalur distribusi yang panjang dan mahal.

“Kami ingin distribusi gas lebih lancar dan harganya lebih terjangkau di tingkat bawah,” ujar salah satu perwakilan warga dalam sesi tanya jawab. Selain itu, masyarakat juga menitipkan proposal bantuan untuk renovasi rumah ibadah yang menjadi pusat kegiatan komunal mereka.

Mendengar rentetan keluhan tersebut, Royke Kaloh memastikan seluruh catatan dari Desa Pandiri akan dibawa ke meja parlemen provinsi. Politikus senior ini menegaskan, urusan jembatan gantung dan pasokan gas elpiji adalah kebutuhan mendasar yang menyentuh langsung isi dompet dan keselamatan warga.

“Aspirasi terkait penambahan kuota gas elpiji, kemudahan pembukaan pangkalan, pembangunan jembatan gantung, hingga bantuan rumah ibadah merupakan hal-hal yang sangat penting dan akan kami perjuangkan sesuai kewenangan yang ada,” tegas Royke.

Ia menambahkan, sinergi antara konstituen dan wakil rakyat tidak boleh putus pasca-pemilu. Royke berkomitmen untuk terus mengawal draf usulan ini agar masuk dalam radar program prioritas pembangunan eksekutif di tingkat provinsi.

“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya didengar, tetapi dikawal ketat hingga terealisasi,” pungkasnya.